Kesetaraan Kualifikasi Akademik Gibran dan Pemenuhan Syarat Pendidikan Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Oleh: MYR Agung Sidayu, Yayasan Pendidikan Indonesia, Special Consultative Status in ECOSOC ted Nations sejak 2013.

HALLOSOLO.COM – Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan putusannya atas permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri setara sekolah menengah atas atau sederajat.

Mahkamah menilai bahwa dokumen yang diajukan, termasuk certificate of attendance, hanya merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan atau penamatan jenjang pendidikan tertentu.

Pertimbangan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah penilaian Mahkamah tersebut sepenuhnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, atau justru mengabaikan praktik administratif dan bukti otentik yang telah dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang?

Dalam kesaksian di hadapan Mahkamah, pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan (Suket) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak semata-mata bergantung pada satu lembar ijazah formal.

Menurut keterangan tersebut, penilaian kesetaraan dapat mempertimbangkan berbagai bukti hasil belajar, termasuk certificate of attendance, transkrip nilai (academic record), penjelasan nilai (explanation of grades), serta riwayat pendidikan sebelumnya.

Kementerian menegaskan bahwa objek penyetaraan mencakup dokumen yang merekam capaian pembelajaran dari sistem pendidikan asing, sesuai dengan praktik yang telah berjalan berdasarkan peraturan terkait penyetaraan pendidikan luar negeri.

Dengan demikian, adanya perbedaan penafsiran antara pertimbangan Mahkamah dan penjelasan kementerian mengenai ruang lingkup bukti yang dapat diterima menjadi isu yang perlu dikaji lebih mendalam.

Di sisi lain, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (saat itu, yang kini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi) telah mengeluarkan dokumen resmi yang bersifat final dan otentik mengenai kualifikasi akademik tingkat sarjana.

Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/LILN/2019 tanggal 8 Agustus 2019 secara tegas menyatakan bahwa ijazah Bachelor of Science in Marketing yang diperoleh Gibran Rakabuming Raka dari University of Bradford (diterbitkan 13 November 2010) setara dengan gelar Sarjana (S1) di Indonesia

Dokumen ini diterbitkan setelah melalui proses penilaian formal sesuai peraturan yang berlaku, dan telah disodorkan sebagai bukti dalam persidangan oleh saksi ahli.

Dalam konteks sistem pendidikan tinggi Indonesia yang semakin terintegrasi dengan standar internasional, pengakuan kualifikasi akademik lulusan perguruan tinggi luar negeri menjadi instrumen penting untuk menjamin kesetaraan dan mobilitas sumber daya manusia.

Keputusan Dirjen Belmawa tersebut bukan sekadar surat administratif, melainkan bukti otentik yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur penyetaraan ijazah luar negeri.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah pertimbangan Mahkamah yang menekankan ketiadaan “ijazah formal” pada jenjang menengah secara otomatis menafikan fakta adanya dokumen kesetaraan resmi pada jenjang sarjana yang telah diterbitkan lembaga berwenang?

Atau justru, keberadaan Keputusan Nomor 2296/Belmawa/Kep/LILN/2019 justru memperkuat posisi bahwa kualifikasi akademik yang bersangkutan telah melampaui ambang batas minimal pendidikan yang disyaratkan undang-undang?

Pembahasan selanjutnya akan menelaah secara lebih luas landasan hukum, proses penerbitan, serta implikasi yuridis dari dokumen-dokumen otentik pemerintah tersebut dalam menjamin kepastian hukum kualifikasi akademik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Landasan Hukum Nasional: Mandat Konstitusional Lembaga Pemerintah dan Hierarki Peraturan yang Mengikat.

Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan putusannya, secara tegas mengakui bahwa instansi seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan lembaga yang memiliki mandat sah dan kewenangan konstitusional untuk menilai, menyetarakan, serta menerbitkan surat keterangan terkait kualifikasi pendidikan luar negeri.

Pengakuan ini bukan sekadar pernyataan formal, melainkan pengukuhan terhadap sistem administrasi negara yang telah berjalan sejak lama.

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis, pejabat kementerian menyampaikan secara detail dan terbuka bahwa penerbitan surat keterangan kesetaraan tidak semata-mata bertumpu pada keberadaan satu lembar ijazah formal dari luar negeri.

Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai bukti proses pendidikan, termasuk certificate of attendance, transkrip nilai (transcript atau academic record), penjelasan nilai (explanation of grades), riwayat studi sebelumnya, serta kesesuaian capaian pembelajaran dengan kurikulum nasiona.

Pendekatan ini mencerminkan praktik administratif yang fleksibel namun tetap terukur, guna mengakomodasi keragaman sistem pendidikan di berbagai negara.

Proses penyetaraan kualifikasi akademik, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi, berpijak pada hierarki peraturan perundang-undangan yang kokoh dan berlapis.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan kerangka normatif yang jelas.

Undang-undang tersebut menempatkan pendidikan tinggi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sekaligus memberikan delegasi kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mekanisme pengakuan kualifikasi lulusan perguruan tinggi negara lain.

Ketentuan ini kemudian dijabarkan secara operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Pasal 18 peraturan pemerintah tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai gelar, tata cara penulisan gelar, dan kesetaraan ijazah perguruan tinggi negara lain diatur dalam Peraturan Menteri. Norma ini menjadi jembatan antara undang-undang dengan peraturan teknis di tingkat kementerian.

Landasan teknis yang lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut menegaskan bahwa ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dapat disetarakan sesuai dengan sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 3 merinci persyaratan yang harus dipenuhi, meliputi: (a) perguruan tinggi luar negeri dan/atau program studi harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang di negara setempat; (b) menunjukkan ijazah asli yang akan disetarakan; serta (c) menyerahkan transkrip nilai akademik asli. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum sekaligus standar mutu dalam proses penilaian.

Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/LILN/2019 tanggal 8 Agustus 2019 merupakan implementasi konkret dan final dari seluruh rangkaian peraturan di atas.

Setelah melalui penilaian teknis yang komprehensif—meliputi verifikasi akreditasi University of Bradford, keaslian dokumen, serta kesesuaian substansi program Bachelor of Science in Marketing—pemerintah secara resmi menyatakan bahwa kualifikasi tersebut setara dengan gelar Sarjana (S1) di Indonesia.

Dokumen ini bukan sekadar surat administratif, melainkan produk hukum yang dikeluarkan lembaga berwenang berdasarkan mandat yang telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sendiri.

Dengan demikian, keberadaan Keputusan tersebut memperkuat kepastian hukum bahwa proses penyetaraan telah dilaksanakan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam mengakui kualifikasi akademik wakil presiden Gibran Rabuming Raka yang diperoleh melalui jalur pendidikan formal di luar negeri.

Dimensi Internasional: Konvensi UNESCO.

Pengakuan kesetaraan ini juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2007, Indonesia mengesahkan Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific (Konvensi Regional mengenai Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik) yang diadopsi di Bangkok pada 16 Desember 1983.

Pasal 1 Konvensi mendefinisikan “pengakuan” sebagai penerimaan oleh otoritas kompeten negara pihak terhadap sertifikat, ijazah, atau gelar asing, serta pemberian hak yang sama dengan pemegang kualifikasi nasional yang dinilai setara.

Pasal 4 lebih lanjut mewajibkan negara pihak untuk memberikan pengakuan terhadap ijazah dan gelar demi memungkinkan pemiliknya menempuh studi lanjut atau praktik profesi, dengan memperhatikan kesetaraan substantif.

Prinsip-prinsip dalam konvensi regional ini—yang kemudian diperkuat oleh kerangka Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education (2019)—mendorong penilaian berbasis capaian pembelajaran (learning outcomes) dan transparansi, bukan sekadar formalitas administratif.

Dengan demikian, penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat domestik, melainkan juga mencerminkan kepatuhan Indonesia terhadap standar pengakuan kualifikasi pendidikan tinggi regional dan global.

Implikasi terhadap Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam kerangka hukum pemilihan umum, Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.”
Ketentuan ini merupakan batas minimum (threshold) yang bersifat inklusif.

Kualifikasi akademik Gibran Rakabuming Raka yang telah secara resmi dinyatakan setara dengan lulusan Sarjana (S1) perguruan tinggi dalam negeri secara otomatis dan meyakinkan memenuhi serta melampaui persyaratan minimal pendidikan tersebut.

Dengan kata lain, kepemilikan ijazah yang telah disetarakan sebagai Sarjana memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan telah memenuhi salah satu syarat konstitusional dan legislatif untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2029, sepanjang syarat-syarat lain yang diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu terpenuhi.

Kesimpulan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/LILN/2019 merupakan bukti otentik dan final yang dikeluarkan pemerintah mengenai kesetaraan kualifikasi akademik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan lulusan Sarjana (S1) perguruan tinggi dalam negeri.

Dokumen ini dilandasi secara kokoh oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 18, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017, serta prinsip-prinsip Konvensi Regional UNESCO tentang Pengakuan Studi, Ijazah, dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik.

Dalam perspektif hukum tata negara dan pendidikan tinggi, keberadaan Keputusan tersebut memberikan legitimasi yuridis yang kuat bahwa kualifikasi akademik yang bersangkutan telah melampaui ambang batas minimal pendidikan yang disyaratkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara syarat pendidikan tersebut memang telah memicu beragam tanggapan di ruang publik. Salah satu respons yang menarik datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie.

Beliau mengusulkan agar batasan syarat pendidikan formal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dihapuskan sama sekali dari undang-undang.

Menurutnya, urusan administrasi ijazah tidak semestinya menjadi syarat mutlak untuk memimpin negara.

Yang lebih penting adalah transparansi latar belakang pendidikan kepada masyarakat, sementara penilaian akhir diserahkan kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan.

Usulan tersebut, tentu saja, tetap menekankan pentingnya pengalaman hidup yang mumpuni, rekam jejak kepemimpinan, serta kapasitas substantif sebagai modal utama seorang pemimpin nasional—sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah tokoh dunia yang sukses memimpin tanpa bergantung semata-mata pada ijazah formal tingkat tinggi.

Dengan demikian, terlepas dari perdebatan administratif yang muncul, dokumen kesetaraan resmi yang diterbitkan pemerintah tetap menjadi fakta hukum yang menguatkan posisi kualifikasi akademik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kontestasi pemilihan umum 2029, kualifikasi tersebut secara definitif telah memenuhi—bahkan melampaui—persyaratan pendidikan minimal yang berlaku saat ini.

Sementara usulan untuk meninjau ulang batasan formal tersebut membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana demokrasi Indonesia dapat lebih mengedepankan substansi kepemimpinan ketimbang formalitas administratif semata.****