Kepala BNPB Suharyanto Beri Penjelasan Begini Soal Kabar Masifnya Korban Jiwa Akibat Gempa Sumedang

HALLOSOLO.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., mendatangi lokasi terdampak pada hari ini, Senin (1/1/2023).

Agenda yang dilakukan Kepala BNPB pada hari pertama di tahun 2024 itu ialah untuk memastikan seluruh proses penanganan darurat dapat terlaksana dengan baik.

Kepala BNPB juga menampik kabar yang sempat beredar tentang masifnya korban jiwa akibat gempabumi.

Karena terlihat dari banyaknya pasien di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang.

Suharyanto mengatakan bahwa pasien-pasien itu memang dievakuasi sementara dari dalam gedung karena prosedur keselamatan.

Baca artikel lainnya di sini : Dorong UMKM, Penciptaaan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Melalui Upaya Digitalisasi Ekonomi

Hal itu bukan berarti pasien itu adalah korban gempabumi.

“Itu tidak ada ya. Justru yang sakit di rumah sakit yang ada di dalam dikeluarkan.”

“tu prosedur. Itu sudah dilaksanakan oleh Pemkab Sumedang dengan baik,” jelas Suharyanto.

Lihat juga konten video, di sini: Gempabumi M 4.8 Guncang Sumedang Jabar Akibatkan Terowongan Kembar Tol Cisumdawu Retak

Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa kabar terkendalanya lalu lintas di jalan tol Cisumdawu adalah informasi yang tidak benar.

Meskipum Twin Tunnel Cisumdawu mengalami keretakan di bagian dinding pasca gempabumi Sumedang menyebabkan

Faktanya, jalur tol baru yang menghubungkan Cileunyi dan Kertajati masih aman untuk dilalui kendaraan.

“Lalu katanya (dampak gempabumi) mengganggu tol Cisumdawu, itu juga tidak benar”, kata Suharyanto.

Dari dua hal fenomena tersebut, Kepala BNPB meminta masyarakat agat tidak terpengaruh oleh berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Sebagai antisipasi, Kepala BNPB juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Pada kesempatan itu, Suharyanto juga menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 350 juta rupiah untuk mendukung seluruh penanganan darurat selama tujuh hari.

Sesuai periode masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Di samping itu, sejumlah logistik dan peralatan juga diberikan seperti tenda pengungsi, sembako dan permakanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan awal.

“Dukungan awal, kita memberikan sejumlah uang sebesar 350 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak selama seminggu ini, termasuk untuk operasional tim yang bertugas,” kata Suharyanto.

Adapun selama masa tanggap darurat, tim BNPB juga akan diturunkan untuk melakukan pendampingan pembentukan posko.

Termasuk pendataan lanjutan hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam hal ini, Kepala BNPB meminta agar proses penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi dapat berjalan secara paralel.

“Nanti BNPB menerjunkan tim untuk posko komando, kemudian akan membantu pendampingan kaji cepat.”

“Kami sepakat tidak menunggu sampai tujuh hari selesai namun secara paralel,” jelas Suharyanto.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB mengatakan bahwa seluruh penanganan sudah sesuai prosedur dan tepat waktu.

Hal itu dikarenakan tim gabungan telah melakukan antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pada momentum Hari Natal 2023 dan tahun baru 2024.

Posko Siaga Nataru, demikian istilahnya yang merujuk pada pos kesiapsiagaan seluruh unsur forkopimda telah dibentuk.

Sehingga pada saat kejadian gempabumi M 4.8 Sumedang, seluruh komponen penanggulangan bencana segera bertindak cepat.

“Kita sebenarnya sudah melakukan siaga penuh dengan membentuk Posko Siaga Nataru.”

“Jadi ketika terjadi bencana seperti yang di Sumedang ini tim langsung bergerak cepat,” jelas Suharyanto.

Bicara mengenai penanganan darurat lanjutan pada tahap awal, Kepala BNPB meminta agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat diprioritaskan.

Tentunya hal ini juga membutuhkan kaji cepat sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstruktur, tepat waktu dan tepat sasaran.

Dari pendataan itu nantinya maka dapat ditentukan apakah harus diperbaiki atau dipindah karena berada di zona rawan bencana.

Adapun seluruh warga terdampak yang tidak dapat lagi menempati rumahnya karena rusak, maka pemerintah akan memberikan dukungan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH).

Dana sebesar 500 ribu rupiah per bulan ini dapat digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses pemulihan dilakukan.

“Rumah yang rusak sedang, ringan maupun berat ini nanti apakah diperbaiki atau digeser (dipindahkan). Silakan,” kata Suharyanto.

“Segera didata. Kalau enggak, semakin lambat data yang masuk maka semakin lambat juga dilakukan perbaikan,” tambahnya.***